Antisipasi kelangkaan BBM bersubsidi Camat Belitang temui pelaku usaha BBM

Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite dan Bio Solar Camat Belitang, Hermansyah bersama para pelaku usaha kios BBM menggelar rapat koordinasi antisipasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mana ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi yang ada di Kecamatan Belitang betul-betul kosong, hal ini dikarenakan sulitnya para pelaku usaha mendapatkan bahan bakar minyak di SPBU yang ada karena tidak adanya Perijinan dan Rekomendasi dari instansi terkait, koordinasi tersebut digelar di ruang kerja Kantor Camat Belitang yang juga dihadiri oleh para pelaku usaha kios BBM.

Hermansyah dalam paparannya menyampaikan, bahwa, sesuai dengan Surat Bupati melalui sekretariat Daerah Nomor 510/1623//DKUKMP/-Dag Tertanggal 16 september 2022, tentang penggendalian jenis BBM tertentu dan peraturan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang penerbitan surat Rekomendasi Pangkat Daerah untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu. Oleh karena itu para pelaku usaha BBM di sarankan memenuhi persyaratan untuk mempermudah pengambilan BBM di SPBU yang sudah di tunjuk.

“Untuk produk Bio Solar dan Pertalite dilarang menggunakan jerigen dan tempat lainnya kecuali ada sureat Rekomendasi yang dikeluarkan Dinas yang terkait,”tandasHermansyah .

Pembelian dengan menggunakan jerigen atau sejenisnya DILARANG, kecuali untuk keperluan usaha dengan syarat melampirkan Surat Rekomendasi dari Instasi terkait dan Dinas yang berwenang.

Sebelum mendapatkan Rekomendasi para pelaku usaha BBM diwajibkan membuat perijinan Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

OSS Berbasis Resisko Wajib digunakan oleh pelaku usaha,Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 Kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimpementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko,tandasnya”.